Ikut Mendukung Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang Bebas KKN, IAI Nurul Jadid Paiton Hadirkan Dr. Bibit Samad Rianto dalam Kuliah Tamu

INDONESIASATU.CO.ID:

PROBOLINGGO - Ketua Satgas Dana Desa, Irjen Pol (Purn) Dr Bibit Samad Rianto MM,  yang sekaligus Ketua umum GMPK Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (Sabtu 14/10) hadir pada seminar yang bertajuk " Kuliah Tamu " di Perguruan tinggi dalam Membangun Desa mewujudkan Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel yang di tempatkan di salah satu ruangan Aula Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 

Hadirnya Dr Bibit Samad Rianto di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo ini adalah merupakan kunjungan pertama kali di Kabupaten Probolinggo khususnya di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 

Hadir pada acara seminar tersebut Dir Kombespol Tedi Setiadi dari Polda Jatim dan Dir Kombespol Sugeng ingat trikolo Kapolres Probolinggo AKBP Padli Samad dan seluruh peserta seminar Civitas akademika PPNJ Paiton dan masyarakat

Di depan para peserta seminar Dr Bibit Samad Rianto menerangkan bahwa pentingnya untuk memberikan pengetahuan tentang mewujudkan pengelolaan dana desa ini secara transparan dan akuntabel 

Sehingga pengelola Dana Desa dalam hal ini Kepala Desa mengerti benar peruntukannya yang katanya "tidak menganggap dana desa tersebut adalah sebuah rejeki yang datang dari langit " sehingga dengan anggapan dana desa merupakan rezeki yang datang dari langit " lalu uangnya di gunakan beli mobil inova maka dengan perbuatan melawan hukum tersebut si kepala desa harus berhadapan dengan hukum atas perbuatan tersebut " terangnya 

Juga dana desa tersebut harus di pergunakan dalam membangun desa itu sendiri yang tidak boleh pengerjaannya tersebut di borongkan pada orang di luar desa itu sendiri dengan maksud dan tujuan ini adalah untuk meningkatkan dan menggerakkan perekonomian di desa tersebut " terangnya Dr Bibit 

Dimana dalam kesempatan tersebut Dr Bibit Samad Rianto menegaskan bahwa GMPK adalah organisasi terbuka yang terbentuk secara patungan dan dana donatur tanpa paksaan yang terus menawarkan jalan keluar untuk melawan korupsi yang ada di indonesia khususnya di Kabupaten Probolinggo. 

Adapun program yang akan terus dilakukan GMPK antara lain riset untuk menemukan daerah rawan praktek korupsi solusi berupa seminar lokakarya simposium dan kegiatan sejenis konsultasi dan pencerahan untuk menangani korupsi di tubuh lembaga masing-masing advokasi berupa bantuan penyelesaian tindak pidana korupsi dan pendidikan pemberantasan korupsi sejak dini di sekolah formal non formal dan juga masyarakat umum yang ada di berbagai daerah. 

Lebih lanjut dikatakan " Dengan dibentuknya pengurus GMPK di Kabupaten Probolinggo ini Bibit Samad Rianto berharap bisa mengeliminasi keinginan niat untuk berbuat korupsi mencegah kerawanan korupsi serta mampu mengawasi mengatur dan menertibkan kerawanan korupsi yang katanya organisasi ini di indonesia sudah berjumlah 76 di tambah saat ini Kabupaten Probolinggo dan Situbondo dengan jumlah total 78 DPD GMPK. 

Bibit Samad Rianto juga berharap agar Pondok Pesantren dapat melahirkan embrio embrio yang mengenal pentingnya memahami bahayanya korupsi dan dapat memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat. 

Di sisi lain menurut KH Zuhri Zaini " tiga hal yang menjadi ancaman bangsa diantaranya " terorisme bagi kelompok radikal dan Narkoba yang katanya dapat merusak moral bangsa berikut Korupsi yang dampak korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau Extra ordinare Crime yang bisa menghancurkan sistem perekonomian sistem demokrasi politik hukum pemerintahan serta tatanan sosial kemasyarakatan di negara ini " tegasnya kala itu . Sony/Lip
 

Index Berita